Dinas PUPR Papua Tengah Gelar FGD Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah

Nabire, Bertempat di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, telah dilaksanakan Focus Group Discussion Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah, 2-3 November 2023.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah, Yan Ukago, ST, MT, menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini terdiri dari diskusi pola ruang di hari pertama termasuk struktur ruang.

Pembahasan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Papua Tengah ini adalah bagian dari salah satu instrumen daerah dalam pembangunan jangka panjang yakni untuk 20 tahun ke depan.

“Mulai dari 2024 ketika DPR Papua Tengah terbentuk, RTRW ini akan disahkan dengan terbentuknya Gubernur definitif, akan disahkan tata ruang provinsi Papua Tengah akan berlaku sampai 2044. Jadi untuk penyusunan inilah, pemerintah DOB sedang siapkan rancangan RTRW. Isinya itu kami serahkan kepada konsultan pihak ketiga yang kami kontrak selama 5 bulan mulai 1 Agustus sampai nanti bulan Desember. Jadi yang kami paparkan di FGD I kemarin itu menyangkut tentang pola ruang yang di dalamnya tentang cakupan kawasan hutan lindung kemudian cakupan kawasan pemukiman, suaka margasatwa, hutan produksi, terus tentang masalah air pengaturan tentang air sungai dan danau termasuk danau itu seperti danau Paniai, danau Tigi, danau Utage, terus ada juga di beberapa cekungan alam”, beber Yan Ukago.

Dikatakan Yan Ukago, menyangkut pembahasan tentang bencana alam itu juga dibahas kemarin di dalam tata ruang, bencana alam itu terutama bencana gempa, karena Papua ada dalam ring of fire dunia salah satunya dalam jalur gempa yang melewati kota Nabire, Timika, dan pegunungan tengah. Ini menjadi fokus sehingga itu dibahas di dalam bencana. Kemudian juga termasuk tanah longsor, masalah sosial budaya.

“Hari ini pada FGD II, kita berbicara masalah kependudukan tentang bagaimana penyebaran penduduk, karena pembangunan nasional itu sesungguhnya adalah pembangunan untuk manusia. Kami perlu membahas tentang bagaimana penyeberan penduduk OAP disini maupun yang ada di kota-kota, karena disitulah bisa diatur pembangunan jaringan jalan untuk 20 tahun, pemanfaatan hutan sebagai bagian dari paru-paru dunia dan pencegahan global warming”, tuturnya.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah, Yan Ukago, ST, MT, menambahkan, beberapa hal lain yang menjadi fokus adalah pegunungan salju di Papua Tengah. Ini jadi perhatian tata ruang. Kemudian juga tambang emas terbesar di dunia, Blok Wabu, keunikan Pantai Utara, Pantai Selatan di Papua Tengah. Pantai Utara itu dari Wasior sampai Waropen terus di selatan itu dimulai dari Potowaiburu sampah di perbatasa antara Mimika dengan Asmat.

Lalu ada juga daerah pegunungan yaitu Puncak Jaya, Puncak, Deiyai, Paniai, dogiyai, ada juga daerah pesisir yaitu dari Timika, Kokonau, Potowaiburu kesini juga Makimi, Wapoga, Nabire, Wasior, ini daerah pesisir. Kemudian ada juga kepulauan yaitu ada beberapa pulau dekat Teluk Cenderawasih di selatan, juga ada Pulai Adi, inilah menjadi keunikan tersendiri”, lanjutnya.

“Kemudian di tata ruang ini juga di Papua Tengah ini mungkin yang kaya akan suku di Papua, itu ada 7 suku sejak Belanda itu ada 7 wilayah adat tapi di Papua ini yang paling banyak yaitu ada 5 wilayah adat yaitu di daerah selatan Kamoro itu dia masuk dalam Anim Ha. Itu secara kebiasaan dan hidup itu masuk dalam wilayah yang sama dengan Asmat, sama dengan daerah di selatan sehingga dia masuk kelompok Anim Ha. Kemudian di bagian barat sana itu daerah Potowaiburu. Lalu Fakfak dia masuk dalam Bomberai, kemudian di tengah ada Meepago. Meepago ada 3 kabupaten di atas termasuk sebagian Nabire itu masuk Meepago lalu ada Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya masuk Meepago. Kemudian di bagian timur sana ada Puncak, Puncak jaya, itu Lapago. Lalu turun ke bawah masih ada daerah Mamberamo itu masuk Tabi, Kemudian masuk ke Saireri wilayah pesisir Ini masuk dalam rencana tata ruang berarti semua yang ada di bumi, air itu semua harus tercover di dalam termasuk semua suku ini pengaturan RTRW ini untuk 20 tahun”, tambahnya.

Yan Ukago mengatakan, ada beberapa masukan, dari masyarakat ada masukan supaya wilayah kepemilikan adat hutan itu bisa tergambar di dalam tata ruang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Selain itu juga ada pemanfaatan hutan dan RTH maupun pembangunan daerah pertanian yang baru agar tidak menimbulkan masalah, sehingga perlu ada pemetaan wilayah.

Terkait penyebaran suku-suku juga diharapkan tercover dalam peta tata ruang wilayah sehingga pembangunan bisa terarah sesuai target pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

“Selanjutnya adalah bagaimana aksesibilitas bisa dibangun baik lewat darat, laut dan udara. Kemudian pemanfaatan ruang sebesar-besarnya untuk kemakmuran orang yang ada di Papua Tengah”, pungkas Yan Ukago.