Nihil Keterwakilan di MRPT, Masyarakat Enam Distrik di Nabire Unjuk Rasa di Kesbangpol Papua Tengah

Nabire, Masyarakat adat dari enam Distrik yaitu Distrik Dipa, Menou, Uwapa, Siriwo, Yaro dan Wanggar, melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Senin (20/11/2023).

Massa aksi ditemui oleh Kepala Kesbangpol Papua Tengah, Drs. Theofilus Lukas Ayomi didampingi Kepala Suku Mee Wilayah SIMAPITOWA, Fabianus Tebai.

Arifin Magai selaku Koordinator Aksi mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan karena dalam seleksi Majelis Rakyat Papua Tengah, tidak ada unsur keterwakilan dari enam Distrik sehingga pihaknya merasa ada ketidakadilan dalam seleksi tersebut.

“Kami hanya minta klarifikasi. Kami merasa bahwa di kabupaten Nabire ini pemilik hak adat ini bukan hanya teman-teman dari pesisir tetapi Nabire ini ada dua adat yaitu di gunung dan pesisir, makanya dalam seleksi MRPT ini harus ada keterwakilan yang adil antara teman-teman dari pesisir dan masyarakat di lereng gunung khususnya di enam Distrik”, tegas Magai.

Di tempat yang sama, Kepala Suku Mee Wilayah SIMAPITOWA, Fabianus Tebai, mengatakan bahwa kedatangan masyarakat dari enam Distrik ke Kesbangpol dengan satu tujuan yaitu menanyakan hak mereka. Saat pelantikan tidak ada keadilan, sehingga hal itulah yang dipertanyakan masyarakat dari enam Distrik.

Berikut pernyataan sikap masyarakat dari enam Distrik dalam aksi demo damai di depan Kantor Kesbangpol Papua Tengah :

1. Masyarakat adat dari enam Distrik di Nabire, kecewa dan tidak puas dengan hasil seleksi penetapan dan pelantikan MRPT

2. Timsel MRP kabupaten, Kesbangpol dan Bupati Nabire, telah menipu masyarakat adat di enam Distrik di Nabire terkait hasil seleksi anggota MRPT khususnya keterwakilan dari kabupaten Nabire dari unsur adat dan unsur perempuan

3. Kami meminta Timsel dan Kesbangpol kabupaten dan provinsi segera klarifikasi penetapan anggota MRPT dari unsur adat dan unsur perempuan di Nabire

4. Kami masyarakat dari enam Distrik telah kehilangan hak politik di kursi adat MRPT untuk unsur adat dan perempuan, sehingga kami meminta pemerintah kabupaten Nabire dan pemerintah provinsi Papua untuk memprioritaskan masyarakat adat di enam Distrik