Prevalensi Ketidakcukupan Pangan di Kabupaten Nabire Mencapai 28,08% pada 2023, Tertinggi di Papua Tengah
papua tengah
Nabire, 22 Agustus 2024 – Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi ketidakcukupan pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) di Kabupaten Nabire mencapai 28,08% pada tahun 2023. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 28,68%, PoU di Nabire tetap menjadi yang tertinggi di Provinsi Papua Tengah.
Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Nabire telah mencatat penurunan PoU sebesar 6,87%, namun angka tersebut masih jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 8,53% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nabire menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi warganya.
Menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), PoU mengukur kondisi seseorang yang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Indikator ini sering digunakan untuk menilai tingkat kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah.
Meskipun 28,08% dari penduduk Kabupaten Nabire berada dalam kondisi kekurangan asupan energi, angka ini masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Dogiyai mencatatkan PoU tertinggi di wilayah ini, dengan angka mencapai 67,17%, menjadikannya yang terburuk dalam hal ketidakcukupan pangan.
Berikut adalah daftar lengkap PoU di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah pada tahun 2023:
Kabupaten Nabire: 28,08%
Kabupaten Mimika: 28,76%
Kabupaten Puncak Jaya: 39,43%
Kabupaten Intan Jaya: 41,29%
Kabupaten Puncak: 47,27%
Kabupaten Paniai: 58,96%
Kabupaten Deiyai: 66,76%
Kabupaten Dogiyai: 67,17%
Data ini menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Nabire dan seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah. Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu terus berupaya mengatasi tantangan ini guna memastikan akses pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
