Pemprov Papua Tengah Evaluasi 18 Komitmen Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus

Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai mengevaluasi pelaksanaan sejumlah agenda pembenahan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus). Evaluasi tersebut dilakukan melalui rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola serta pencegahan korupsi Dana Otsus yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (30/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung sejak sekitar pukul 08.30 WIT itu menjadi bagian dari tindak lanjut kesepakatan perbaikan tata kelola Dana Otsus di Tanah Papua.

Pemerintah daerah menempatkan transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran dan penguatan pengawasan sebagai sejumlah aspek yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran Otsus.

Agenda tersebut juga melibatkan unsur pengawasan dan pemerintah pusat, termasuk Korsup KPK Wilayah V, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN/Bappenas.

18 Komitmen Jadi Acuan Perbaikan

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan pembenahan pengelolaan Dana Otsus harus dilakukan secara terukur dan tidak berhenti pada kesepakatan administratif.

Sebelumnya, pada 16 Juli 2026, para gubernur di Tanah Papua bersama pimpinan DPR setempat telah menyepakati komitmen bersama mengenai perbaikan tata kelola Otsus. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan keterlibatan KPK, Badan Pengarah Papua dan sejumlah kementerian/lembaga.

Secara nasional, kesepakatan tersebut diberitakan mencakup 18 langkah strategis, antara lain perbaikan regulasi, penandaan program yang dibiayai Otsus, penggunaan rekening khusus, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, transparansi publik, pembaruan basis data penerima manfaat serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Menurut Nawipa, Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus menyelesaikan rangkaian komitmen tersebut bersama delapan kabupaten di wilayahnya.

“Pelaksanaan pencapaian 18 komitmen dan delapan implementasi wajib dilaksanakan dengan target waktu penyelesaian sejak Agustus 2026 sampai dengan Juni 2027,” kata Nawipa.

Target tersebut membuat pelaksanaan program tidak hanya dinilai dari realisasi anggaran, tetapi juga dari kesiapan sistem yang mendukung agar dana Otsus dapat dikelola sesuai tujuan.

Pendataan OAP Menjadi Salah Satu Prioritas

Salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian pemerintah adalah pembenahan data Orang Asli Papua (OAP).

Bagi pemerintah daerah, data penerima manfaat menjadi komponen penting dalam menyusun program yang tepat sasaran. Tanpa basis data yang memadai, kebijakan afirmasi dan berbagai program yang menggunakan Dana Otsus berpotensi tidak berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemprov Papua Tengah telah membentuk tim yang bertugas mempercepat pendataan OAP. Tim khusus juga disiapkan di lingkungan biro kepegawaian.

Nawipa menyebut keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam proses tersebut.

“Kami juga sedang merekrut sarjana-sarjana pengangguran karena data, baik data Orang Asli Papua, kalau tidak lengkap, apa yang kita bicarakan tidak akan terlaksana,” ujarnya.

Upaya memperkuat kapasitas aparatur juga dilakukan melalui kerja sama dengan akademisi dan tenaga ahli. Pendampingan tersebut mencakup bidang pemerintahan, birokrasi hingga pendidikan.

Pemerintah Soroti Tantangan Pendidikan

Pembahasan tata kelola Otsus dalam rapat tersebut juga berkaitan dengan agenda pembangunan manusia.

Nawipa mengatakan masih terdapat wilayah di Papua Tengah yang menghadapi persoalan akses pendidikan, terutama kawasan yang terdampak konflik dan memiliki keterbatasan tenaga pendidik maupun sumber daya manusia.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena salah satu tujuan penggunaan anggaran pembangunan adalah memastikan masyarakat memperoleh manfaat secara lebih merata.

Ia menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan pendekatan afirmatif agar anak-anak yang menghadapi hambatan akses pendidikan tetap memperoleh kesempatan belajar.

“Besok kita akan membahas lebih lanjut bagaimana ada afirmasi yang harus kita lakukan supaya tidak ada no one left behind atau no child left behind, sehingga setiap anak punya hak yang sama,” katanya.

Salah satu gagasan yang disiapkan adalah penyediaan asrama di setiap kabupaten/kota. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif bagi anak-anak dari wilayah yang menghadapi kendala keamanan atau akses pendidikan.

Pengawasan Didorong Sejak Perencanaan

Perbaikan tata kelola Dana Otsus juga diarahkan pada penguatan sistem pengawasan sejak tahap awal.

Komitmen yang disepakati pemerintah daerah di Tanah Papua mencakup sejumlah aspek, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan dan pengawasan. KPK sebelumnya menekankan bahwa 18 langkah tersebut harus diterapkan dalam praktik, bukan hanya menjadi dokumen kesepakatan.

Salah satu unsur penting dalam agenda tersebut adalah penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk menjalankan fungsi pengawasan sebagai quality assurance dan sistem peringatan dini.

Selain itu, pemerintah daerah didorong memperkuat transparansi melalui penyampaian informasi kepada publik, memperbaiki integritas proses pengadaan barang dan jasa, serta memastikan program yang dibiayai Dana Otsus memiliki keterkaitan dengan kebutuhan OAP.

Pemutakhiran data penerima manfaat dan penyelesaian rekomendasi hasil audit juga masuk dalam agenda pembenahan.

Ada Tenggat hingga Juni 2027

Pemprov Papua Tengah menyatakan pelaksanaan rencana aksi akan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.

“Upaya-upaya pelaksanaan perbaikan tata kelola Otsus di Provinsi Papua Tengah dan delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah telah dan akan kami laksanakan sesuai timeline yang telah ditetapkan sejak Agustus 2026 sampai dengan Juni 2027,” ujar Nawipa.

Dengan demikian, periode hingga Juni 2027 menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat sejauh mana komitmen perbaikan tersebut diterapkan di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Pemerintah daerah sebelumnya juga telah menetapkan regulasi berkaitan dengan OAP serta membentuk tim kerja untuk menjalankan rencana aksi perbaikan tata kelola Otsus.

Pemerintah Ingin Manfaat Otsus Lebih Terukur

Pembenahan tata kelola Dana Otsus di Papua bukan hanya menjadi agenda Papua Tengah. Pada Juli 2026, KPK meminta pemerintah daerah di Tanah Papua mengimplementasikan 18 langkah strategis yang telah disepakati bersama. KPK menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan agar kesepakatan tersebut menghasilkan perubahan dalam pengelolaan anggaran.

Bagi Papua Tengah, agenda tersebut menjadi semakin penting karena pemerintah daerah masih membangun kapasitas pemerintahan sebagai provinsi yang relatif baru.

Nawipa menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi, termasuk Korsup KPK Wilayah V, Kemendagri, Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas.

“Terima kasih kepada Korsup KPK Wilayah V yang berkenan hadir di tempat ini, serta Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementerian PPN/Bappenas yang hadir melalui daring untuk melaksanakan monev tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana Otsus se-Kabupaten Papua Tengah,” kata Nawipa.

Pengelolaan Otsus dan Dampaknya bagi Masyarakat

Pada akhirnya, pembenahan tata kelola Dana Otsus berkaitan langsung dengan kualitas manfaat pembangunan yang diterima masyarakat.

Data yang akurat mengenai OAP, perencanaan yang terintegrasi, pengawasan internal, transparansi anggaran dan tindak lanjut hasil audit menjadi bagian dari sistem yang diharapkan dapat memperkuat penggunaan Dana Otsus.

Pemerintah Papua Tengah menargetkan seluruh langkah tersebut berjalan sesuai jadwal. Evaluasi berkala menjadi instrumen untuk mengetahui bagian yang sudah berjalan maupun aspek yang masih membutuhkan perbaikan.

Dengan agenda pelaksanaan yang berlangsung hingga Juni 2027, tindak lanjut 18 komitmen tersebut akan menjadi bagian dari proses panjang pembenahan tata kelola Otsus di Papua Tengah.

Tujuan akhirnya adalah memastikan anggaran Otsus tidak hanya tercatat dalam dokumen perencanaan dan laporan pemerintah, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.