Portal Berita Papua Tengah Monday, 16 November 2026
BREAKING NEWS
Kemendagri: KKT II di Timika Jadi Ruang Konsolidasi Nasional Perkuat Kebhinekaan
Mimika

Bupati Mimika Angkat Suara Soal Pemeriksaan Polisi Kasus Hibah KPU

Dipublikasikan 16 Nov 2026 · PapuaTengah
Mimika, Bupati Mimika, Johannes Rettob, akhirnya buka suara terkait pemeriksaan kepolisian dalam kasus hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika. Johannes mengakui telah dipanggil penyidik kepolisian sebanyak dua kali untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Rettob pada Senin (16/11) di tengah perhatian publik terhadap proses hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah KPU di Kabupaten Mimika. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum untuk mengumpulkan informasi dan keterangan dari pihak-pihak yang dinilai berkaitan dengan perkara.

Johannes Rettob Akui Dua Kali Dipanggil Polisi

Johannes Rettob mengatakan dirinya telah memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan sebanyak dua kali. Ia menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk kerja sama sebagai warga negara sekaligus kepala daerah dengan aparat penegak hukum.
Menurut Johannes, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Namun, ia belum mengungkap secara rinci materi maupun substansi pertanyaan yang disampaikan penyidik selama pemeriksaan.
Ia juga tidak menjelaskan lebih jauh mengenai status dirinya dalam perkara tersebut maupun perkembangan penyelidikan yang dilakukan kepolisian.

Kasus Hibah KPU Mimika Jadi Perhatian Publik

Kasus hibah KPU Mimika mendapat perhatian karena menyangkut pengelolaan anggaran publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dana hibah merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga tertentu sehingga proses perencanaan, pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawabannya menjadi bagian penting dalam tata kelola keuangan daerah.
Masyarakat pun berharap proses pemeriksaan dapat berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian mengenai fakta perkara dan pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat disampaikan secara terbuka oleh aparat penegak hukum.
Upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah juga menjadi perhatian di Papua Tengah. Sebelumnya, KPK mendampingi Pemprov Papua Tengah dalam pembenahan tata kelola anggaran dan pengadaan. Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap komitmen perbaikan tata kelola dana Otsus.

Polisi Belum Sampaikan Perkembangan Kasus

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari kepolisian mengenai status terbaru kasus hibah KPU Mimika maupun langkah hukum selanjutnya.
Publik kini menunggu perkembangan pemeriksaan dan informasi resmi dari penyidik. Pemeriksaan terhadap Johannes Rettob menjadi salah satu bagian dari proses penegakan hukum yang diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pengelolaan hibah KPU Mimika.