Pemerintah Kabupaten Deiyai menempatkan penguatan pemahaman hukum sebagai salah satu fondasi dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Langkah ini diarahkan agar masyarakat dan aparatur pemerintah daerah memahami regulasi yang mengatur penyelenggaraan pangan, sehingga kebijakan yang dijalankan tidak hanya bersifat program sesaat, tetapi memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks Deiyai, ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ketersediaan bahan makanan. Persoalan ini menyentuh kehidupan sehari-hari warga di kampung-kampung, mulai dari pengelolaan lahan, pola tanam, hingga distribusi hasil pertanian. Karena itu, pemahaman terhadap aturan menjadi penting agar setiap pihak mengetahui hak, kewajiban, dan batas kewenangannya masing-masing.
Mengapa Pemahaman Regulasi Menjadi Kunci
Penguatan pemahaman hukum dinilai relevan karena banyak persoalan pangan di daerah berakar pada lemahnya pengetahuan tentang regulasi. Aparatur yang memahami aturan dapat menyusun program dengan lebih tepat, sementara masyarakat dapat berperan aktif tanpa rasa ragu terhadap payung hukum yang melindungi kegiatan mereka.
Selain itu, pendekatan berbasis hukum membantu pemerintah daerah menghindari tumpang tindih kebijakan antarorganisasi perangkat daerah. Dengan begitu, sumber daya yang terbatas dapat diarahkan pada kegiatan yang benar-benar berdampak, seperti pendampingan kelompok tani, penguatan lumbung pangan kampung, dan pemanfaatan lahan produktif secara berkelanjutan.
Menghubungkan Regulasi dengan Praktik di Lapangan
Yang tak kalah penting adalah bagaimana regulasi diterjemahkan ke dalam praktik. Pemahaman hukum tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi harus sampai pada kemampuan aparatur dan warga menerapkan aturan dalam kegiatan sehari-hari. Di sinilah peran pemerintah kampung, penyuluh, dan tokoh masyarakat menjadi sangat strategis.
Upaya Pemkab Deiyai ini sejalan dengan arah pembenahan tata kelola pemerintahan yang tengah berjalan di Papua Tengah. Sebelumnya, Pemerintah Deiyai juga mengingatkan ASN untuk meningkatkan disiplin, mengelola aset, dan memperbaiki layanan publik, yang menunjukkan perhatian pada kapasitas aparatur sebagai ujung tombak pelayanan.
Ketahanan Pangan sebagai Agenda Bersama
Ketahanan pangan berbasis lokal menuntut kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, lembaga adat, gereja, kelompok tani, dan warga kampung perlu duduk bersama merumuskan langkah yang sesuai dengan kondisi Deiyai. Pemahaman hukum menjadi perekat agar kolaborasi tersebut berjalan dalam koridor yang jelas.
Pengalaman daerah lain di Papua Tengah memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan memberi dampak positif. Misalnya, MEPA Boarding School yang genap satu tahun memperkuat pendidikan karakter dan budaya Papua, sementara KPK mendampingi Pemprov Papua Tengah membenahi tata kelola anggaran dan pengadaan. Keduanya menegaskan pentingnya pemahaman aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ke depan, keberhasilan program ini akan terlihat dari sejauh mana masyarakat Deiyai mampu mengelola sumber daya pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan pemahaman hukum yang memadai, kebijakan ketahanan pangan diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi tumbuh menjadi gerakan bersama yang menguatkan kampung-kampung di Deiyai.