Portal Berita Papua Tengah Friday, 20 November 2026
BREAKING NEWS
Kapolres Paniai Pimpin Patroli Kamtibmas ke Sekolah dan Pasar
Pemerintahan

MRP Papua Tengah Bahas Perlindungan Tanah Adat dan Penyelesaian Batas Wilayah

Dipublikasikan 19 Nov 2026 · PapuaTengah

Mimika – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah menggelar rapat paripurna yang membahas dua isu strategis bagi keberlangsungan hak masyarakat adat: perlindungan tanah adat dari praktik jual beli tidak sah serta penetapan batas wilayah antar kabupaten/kota. Rapat yang berlangsung di Mimika, Rabu (18/11/2026), dihadiri oleh anggota MRP, pejabat pemprov, serta tokoh adat dari berbagai wilayah.

Menghentikan Alih Fungsi Tanah Adat

Ketua MRP Papua Tengah, Timotius Gobay, menegaskan urgensi penguatan hukum adat guna mencegah transaksi tanah yang merugikan masyarakat asli. “Tanah adat bukan komoditas yang bisa dijual beli sembarangan. Setiap transaksi harus melalui prosesi adat dan persetujuan komprehensif dari pemangku hak ulayat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa MRP mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tata cara pengelolaan dan perlindungan tanah ulayat, termasuk sanksi bagi pelanggar.

Isu ini berkaitan erat dengan upaya perbaikan tata kelola Dana Otsus yang dievaluasi pemerintah provinsi. Transparansi pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah menjadi prasyarat agar pembangunan berkeadilan. Evaluasi 18 komitmen perbaikan tata kelola Dana Otsus yang sedang berlangsung diharapkan memberikan kerangka akuntabilitas yang lebih ketat.

Tapal Batas Demi Ketertiban Wilayah

Mengenai batas wilayah, MRP mendesak penyelesaian tapal batas antar Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Nabire. Ketidakjelasan batas sering memicu konflik sosial serta menghambat perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Anggota MRP Fraksi Paniai, Yohanis Douw, menyoroti perlunya tim teknis gabungan yang melibatkan Bappeda, Dinas PUPR, serta tokoh adat setempat.

“Penetapan batas bukan sekadar garis di peta, tapi pengakuan atas ruang hidup masyarakat adat. Kita butuh pendekatan partisipatif,” kata Douw. Pemprov Papua Tengah saat ini juga mendapat pendampingan KPK untuk memperbaiki tata kelola anggaran dan pengadaan barang/jasa, yang diharapkan mendukung pengelolaan aset wilayah dengan bersih. Pendampingan KPK ini menjadi momentum strategis untuk memastikan dana pembangunan wilayah terkelola dengan akuntabel.

Sinkronisasi Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat

Rapat menghasilkan rekomendasi untuk membentuk Tim Kerja (Timja) khusus yang mencakup unsur MRP, pemerintah provinsi, DPRD, LMA, dan akademisi. Timja ditugaskan menyusun draf Perda Tanah Ulayat dan roadmap tapal batas dalam waktu enam bulan. MRP juga berkomitmen menggelar audiensi publik di setiap kabupaten untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat.

Upaya ini sejalan dengan program pembangunan fisik masif di Papua Tengah, seperti program 300 bedah rumah dan 3.000 hunian baru yang memerlukan kepastian status lahan. Kepastian hukum tanah dan batas wilayah menjadi fondasi agar pembangunan berjalan tertib, adil, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.