Portal Berita Papua Tengah Friday, 20 November 2026
BREAKING NEWS
Kapolres Paniai Pimpin Patroli Kamtibmas ke Sekolah dan Pasar
Pertanian

Kelompok Tani di Deiyai Diminta Lengkapi Badan Hukum untuk Akses Bantuan Pemerintah

Dipublikasikan 20 Nov 2026 · PapuaTengah

Dinas Pertanian Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh kelompok tani yang ada di wilayahnya untuk segera mengurus legalitas kelembagaan dalam bentuk badan hukum. Langkah ini bertujuan memastikan setiap kelompok tani dapat mengakses berbagai bentuk bantuan pemerintah yang disalurkan melalui sektor pertanian.

Menurut informasi dari Dinas Pertanian, keberadaan badan hukum merupakan syarat utama dalam pengajuan program bantuan, baik dalam bentuk benih, pupuk, alat pertanian, maupun modal usaha. Tanpa legalitas kelembagaan, kelompok tani berisiko terlewat dari distribusi bantuan yang seharusnya dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Pentingnya Legalitas Kelembagaan

Pemerintah setempat menjelaskan bahwa badan hukum tidak hanya berfungsi sebagai syarat administrasi, tetapi juga sebagai bukti bahwa kelompok tani terorganisir dengan baik. Dengan status badan hukum, pengelolaan keuangan, keputusan usaha, dan kerjasama dengan pihak lain dapat dilakukan secara terstruktur dan transparan.

Selain itu, legalitas kelembagaan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pertanian berkelanjutan di Deiyai. Dengan terorganisasinya kelompok tani, pemerintah dapat merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat pedesaan.

Sinergi untuk Ketahanan Pangan

Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemkab Deiyai dalam memperkuat pemahaman hukum demi ketahanan pangan berbasis lokal. Dengan adanya kesadaran hukum di kalangan petani, diharapkan pangan lokal dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Dinas Pertanian Deiyai juga menyarankan kelompok tani yang belum memiliki badan hukum untuk segera mengajukan pendiriannya kepada instansi terkait. Pemerintah setempat siap memberikan bimbingan dan fasilitasi agar proses pengurusan berkas dapat terselesaikan dengan cepat.

Dengan adanya badan hukum, diharapkan setiap kelompok tani di Deiyai tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing di tengah tantangan pertanian modern.